• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Luncuran (Carry Over

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  138/2020	138/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia
  X, 139 hal	138/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	138/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	x, 193 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	carry over
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan. Peluang tersebut diakomodir dengan hadirnya kebijakan carry over. Sebagai kebijakan yang menjembatani program legislasi antarperiode, carry over diproyeksikan mampu mencegah inefektifitas sumber daya serta memberikan kepastian pengundangan dalam proses pembentukan UU. Kendati pada satu sisi nampak solutif, pada sisi yang lain kebijakan carry over dengan konsepsi pembentukan UU lintas periode tersebut mengandung permasalahan ketatanegaraan. Pertama, bagaimanakah desain masa jabatan lembaga pembentuk UU dalam politik hukum pembentukan UU di Indonesia? Kedua, sejauh mana kebijakan carry over dalam politik hukum pembentukan UU di Indonesia dapat diwujudkan secara efektif? Untuk menjawab pertanyan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan teknik deskriptifanalitis. Data-data sekunder dikumpulkan guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstuktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa desain masa jabatan pembentuk UU memiliki tiga karakter yakni fixed term, sama lamanya, serta dimulai dan diakhiri secara bersama-sama yang membuat politik pembentukan UU di Indonesia bersifat periodik, sehingga pada dasarnya tidak cocok dengan konsepsi pembentukan UU lintas periode. Dengan demikian desain kebijakan carry over perlu disesuaikan, dievaluasi dan dibatasi agar sesuai dengan arah politik pembentukan UU yang periodik serta mampu menjamin efektifikasi sumberdaya dan kepastian terciptanya UU.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.