• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN APLIKASI PELACAK AKUN DALAM MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  013/2021	013/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	013/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xii, 105 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kehadiran Aplikasi Pelacak Akun merupakan sebuah fenomena cybercrime baru sebagai akibat dari begitu canggihnya teknologi. Dengan memanfaatkan rasa ingin tahu pengguna media sosial, aplikasi ini mengklaim dapat membantu penggunanya mengetahui pengunjung yang selama ini mengunjungi akun media sosialnya, padahal pihak platform media sosial tidak mengizinkan hal tersebut guna menjaga privasi. Setelah memanfaatkan rasa ingin tahu pengguna media sosial, selanjutnya aplikasi pelacak akun ini akan mengambil data penggunanya yang memberi email serta kata sandi di dalam aplikasi secara tidak sadar. Pemanfaatan Aplikasi Pelacak Akun dalam media elektronik ini merupakan perbuatan yang mencederai hak privasi seorang individu dalam media elektronik khususnya media sosial. Padahal, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur secara implisit dalam konstitusi negara republik Indonesia tepatnya Pasal 28G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sehingga perlu dilakukan sebuah tinjauan yuridis terhadap pemanfaatan aplikasi pelacak akun tersebut sebagai perbuatan melawan hukum virtual yang mengancam privasi. Sanksi dari perbuatan melawan hukum virtual yang dilakukan aplikasi pelacak akun sebagai penyelenggara sistem elektronik ini pun diberikan oleh hukum yang mengatur perbuatan hukum virtual. Di Indonesia sendiri, aturan yang mengatur lalu lintas virtual yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana dalam Undang-undang ini, pelindungan terhadap hak privasi tercantum pada Pasal 26 ayat (1) dan (2).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.