Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

PEMENUHAN HAK ATAS SUAKA (RIGHT TO ASYLUM) DI PERBATASAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL: PENGESAMPINGAN (DEROGATION) KEWAJIBAN NEGARA OLEH NEGARA YUNANI SAAT PANDEMI COVID-19


Hak atas suaka merupakan hak yang telah diakui sebagai hak dasar bagi
seorang manusia yang tercermin dalam Pasal 14 DUHAM. Pemenuhan hak ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    022/2021022/2021Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad JatinangorTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    022/2021
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    x, 149 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Hak atas suaka merupakan hak yang telah diakui sebagai hak dasar bagi
    seorang manusia yang tercermin dalam Pasal 14 DUHAM. Pemenuhan hak atas
    suaka sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan,
    karena berkaitan erat dengan hak-hak dasar lain seperti hak untuk hidup dan hak
    untuk tidak disiksa. Terlebih lagi, pemenuhan hak atas suaka di perbatasan karena
    merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam rangkaian proses pencarian
    suaka. Namun, kerangka hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak atas
    suaka masih sangat minim. Hal ini kemudian memicu pembatasan atau
    pengesampingan hak atas suaka yang tidak sesuai dengan hukum internasional,
    yang diperparah saat negara dihadapkan pada keadaan luar biasa. Tindakan ini
    seringkali diterapkan negara tidak terkecuali negara dengan sistem penanganan
    pengungsi yang terorganisir, seperti Negara Yunani, yang merupakan Negara Pihak
    Uni Eropa, ECHR, ICCPR, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian
    ini berusaha menjawab apakah Negara Yunani dalam pemenuhan hak atas suaka
    di perbatasan, hak atas prosedur pencarian suaka yang adil dan efisien dan hak
    untuk tidak dikembalikan ke negara asal, pada saat keadaan normal dan keadaan
    darurat telah sesuai dengan hukum internasional.
    Karya tulis ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan
    spesifikasi penelitian studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan
    dalam metode ini yaitu data-data primer dan sekunder yang berupa perjanjian
    hukum internasional seperti DUHAM, ECHR, ICCPR, Konvensi Pengungsi 1951,
    Protokol 1967, serta instrumen HAM global dan regional, beserta laporan praktik
    pemenuhan hak atas suaka di Negara Yunani yang disajikan oleh Negara, UNHCR
    serta lembaga internasional lainnya. Dalam penelitian ini, digunakan juga laporan
    praktik pemenuhan hak atas suaka di Amerika Serikat sebagai pembanding. Selain
    itu, dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-
    buku, karya ilmiah, makalah seminar serta bahan-bahan terkait yang didapat
    penulis dengan membaca majalah-majalah, jurnal, surat kabar, kamus, bahan
    bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
    Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada
    dasarnya hak atas suaka belum dapat dipenuhi oleh negara secara optimal.
    Pemenuhan hak atas suaka masih sangat tergantung pada kesanggupan negara
    yang dapat berubah-ubah. Terkait hal ini, pemenuhan hak untuk mencari dan
    mendapatkan suaka di Negara Yunani juga masih belum sesuai dengan hukum
    internasional. Meskipun demikian, Yunani terus berupaya melaksanakan
    kewajibannya dengan meningkatkan jumlah registrasi dan penerimaan suaka serta
    memperbaiki sistem suaka. Namun, terkait pemenuhan prinsip non-refoulement
    masih ditemukan kelalaian negara Yunani yang ditunjukkan dengan dugaan
    tindakan pushback yang dikecam sejumlah pihak termasuk pemerintah Turki dan
    organisasi-organisasi internasional. Hal ini diperparah pada saat era pandemi
    COVID-19, dimana Pemerintah Yunani mengeluarkan Emergency Legislative
    Order. Sejumlah aktivitas di Yunani dibatasi dan ditunda termasuk diterapkannya
    pengesampingan hak atas suaka dengan menunda proses administrasi pencarian
    suaka. Akan tetapi, ditemukan sejumlah dugaan bahwa pengesampingan yang
    dilakukan tidak sesuai batasan-batasan dalam hukum internasional, ditunjukkan
    dengan adanya laporan pushback di perbatasan Yunani.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi