• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  028/2021	028/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	028/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2021
  Deskripsi Fisik	xi, 142 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	028/2021
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Abnormalitas; Zoophilia; Bestiality; Hukum Pidana
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perbuatan hubungan seksual antara manusia dengan hewan bukan merupakan suatu fenomena yang baru untuk terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan menyimpang ini terbagi menjadi dua bentuk yang adalah Zoophilia dan Bestiality. Banyak kasus-kasus perbuatan hubungan seksual antara manusia dengan hewan terjadi di dalam masyarakat tetapi tidak ada usaha untuk menanggulanginya melalui sarana hukum pidana. Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pasal 302 KUHP pada dasarnya dapat menjadi dasar aturan yang digunakan dalam usaha penanggulangan perbuatan menyimpang ini. Apabila menilik pada perkembanganya, pembentuk undang-undang mulai merumuskan delik perbuatan hubungan seksual dengan hewan dalam pasal 341 ayat (1) huruf b RKUHP yang mencerminkan bahwa terdapat keterbatasan tertentu dalam hukum pidana positif dan lantas menunjukan pula bahwa dengan pembaharuan ini dapat menjadi sarana untuk menanggulangi penyimpangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil dalam menanggulangi perbuatan hubungan seksual antara manusia dengan hewan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pasal 302 KUHP tidak efektif untuk menjadi dasar dalam usaha penanggulangan perbuatan hubungan seksual antara manusia dengan hewan melalui sarana hukum pidana, sehingga faktor kedua peraturan perundangundangan tersebut menjadi kendala dalam efektifitas penegakan hukum terhadap perbuatan menyimpang tersebut. Kemudian, kebijakan hukum pidana dalam RKUHP mengenai rumusan delik perbuatan hubungan seksual dengan hewan belum menerapkan asas lex certa sehingga akan menyebabkan krisis kemampuan daya kerja dari faktor penegak hukum di masa yang akan datang

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.