• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS HUKUM PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERSAMA UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN KUH PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  029/2021	029/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	029/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2021
  Deskripsi Fisik	xiv, 114 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Calon pemilik Satuan Rumah Susun dapat dikatakan telah dirugikan karena pihak pengembang tidak transparan mengenai status tanah bersama rumah susun yang mereka akan jual yaitu terkait Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan melalui Perjanjian Bangun Guna Serah. Permasalahan terkait Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dialami oleh calon pemilik satuan rumah susun untuk hunian di kawasan Arcamanik tersebut yaitu tanah bersama rumah susun yang mereka akan miliki tidak disertainya luas keseluruhan tanah bersama terkait Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme hak milik satuan rumah susun terkait penerbitan sertifikat kepemilikan serta mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik satuan rumah susun untuk meminta ganti kerugian kepada pengembang rumah susun. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan data dianalisis dengan cara kualitatif. Penelitian ini memperoleh mekanisme penerbitan Sertifikat sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, yaitu pada saat melakukan pemasaran calon pemilik satuan rumah susun harus memiliki kepastian atas tanah bersama rumah susun yang akan di bangun serta Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang sebelumnya tidak di cantumkan. Tindakan Hukum calon pemilik satuan rumah susun yang merasa haknya dilanggar terkait apa yang sudah diperjanjikan dapat dikatakan batal demi hukum yang dilakukan Pengembang Rumah Susun dan menyelesaikan sengketa di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan KUH Perdata.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.