• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Karst Kecamatan Pangkalan Karawang Selatan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410130039	320 SAL 79/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 SAL 79/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 167 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kab. Karawang Pengawasan Pemerintah Daerah Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Karst
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Salsabila

• Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan Karawang Selatan”. Penelitian dilatarbelakangi dengan sejumlah pemberitaan penambangan illegal yang terjadi di KBAK Pangkalan juga sejumlah konflik yang terjadi di lapangan antara perusahaan dan masyarakat. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pengelolaan KBAK Pangkalan. Metode Penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan melalui teknik purposive. Hasil penelitian ini menjelaskan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap KBAK Pangkalan dan menjelaskan 4 dimensi pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang secara standar atau tolak ukur pelaksanaan pengawasan. Pada fakta lapangan dihasilkan data terjadinya penambangan illegal tradisional dan penambangan dalam jumlah besar oleh PT. Mas Putih Belitung dan PT. Jui Shin Indonesia. Pada perbandingan fakta lapangan dan tolak ukur pelaksanaan didapatkan ketidak sesuaian fakta dengan tolak ukur yang ada. Pada saran atau tindakan korektif dihasilkan serangkaian saran perbaikan regulasi terkait KBAK Pangkalan dari Bappeda Kabupaten Karawang. Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah melaksanakan tahapan pengawasan sebagai bagian dari pengelolaan KBAK Pangkalan. Akan tetapi tahapan pengawasan tidak berjalan optimal, khususnya pada tahap fakta lapangan untuk melihat kenyataan lapangan dengan standar atau tolak ukur pegawasan dalam pengelolaan KBAK Pangkalan. Kata kunci : Pengelolaan, Pengawasan, Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.