• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Tahun 2016

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410130065	320 REN 85/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 REN 85/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 116 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kab. Bandung Banjir Fungsi Pengawasan DPRD
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rendi Eko Nugroho

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung dalam mengawasi upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2016. Terkait hal tersebut peneliti bermaksud mendeskiripsikan dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya penanggulangan bencana banjir pada tahun 2016 ditinjau dari tahapan pengawasan menurut Griffin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan teknik purposive dalam penentuan informan. Hasil penelitian menunjukan, standar umum penanggulangan bencana sudah jelas namun standar umum ini belum diekspresikan ke dalam standar yang dapat diukur. Sosialisasi standar belum berjalan efektif terutama sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha. DPRD belum memiliki fokus pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan banjir. Perbandingan antara kinerja aktual dengan standar masih bersingungan dengan pengawasan administratif. Bargaining position yang dimiliki oleh DPRD masih lemah. Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat belum pernah digunakan oleh DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya penanggulangan bencana banjir tahun 2016. Simpulan dalam peneliti ini adalah tahap-tahap pengawasan yang dilakukan DPRD belum berjalan optimal pada upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung pada tahun 2016. Saran peneliti, peraturan tentang teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir disiapkan secara mapan sejak awal, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, penetapan fokus pengawasan penanggulangan bencana banjir, peningkatan kerjasama dengan lembaga pengawasan administratif, peningkatan bargaining position DPRD, dan peningkatan citra DPRD. Kata kunci : Pengawasan DPRD, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana Banjir.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.