• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Konflik Pertanahan di Kampung Pulo pada Tahun 2015 (Studi Tentang Strategi Pemecahan Masalah dalam Menyelesaikan Konflik Rencana Normalisasi Sungai Ciliwung di Kota Jakarta Timur)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410120122	320 HAN 47/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 HAN 47/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 HAN 47/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kampung Pulo Strategi Pemecahan Masalah Normalisasi Sungai
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Handono Warih

• Penelitian ini berjudul Konflik Pertanahan Di Kampung Pulo Pada Tahun 2015 (Studi Tentang Strategi Pemecahan Masalah Dalam Menyelesaikan Konflik Rencana Normalisasi Sungai Ciliwung Di Kota Jakarta Timur). Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah Jakarta dalam rangka menangani banjir yang selalu menimpa Jakarta maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan program pembangunan pemerintah dalam bidang Normalisasi Sungai. Namun dalam penerapannya terjadi konflik antara pemerintah Jakarta dengan warga kampung Pulo yang terkait tanah yang akan dikenai proyek pembangunan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemecahan masalah yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik rencana normalisasi sungai ciliwung di kota Jakarta timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti melakukan analisis terhadap strategi pemecahan masalah kemudian menggambarkan dan menjelaskan keadaan suatu objek dengan hasil pengumpulan sejumlah data seperti wawancara, data laporan pemerintah, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari strategi penyelesaian masalah dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi di kampung Pulo, pemerintah menggunakan indikator kesepakatan tentang menentukan pemenang dengan anggapan bahwa pemerintah merasa merekalah pihak yang paling berkepentingan terhadap tanah yang berada di Kampung Pulo dalam rangka mengatasi banjir di DKI Jakarta. Dengan demikian, peneliti menyarankan bahwa diluar memperhatikan kepentingan umum pemerintah provinsi DKI Jakarta patut memperhatikan kepentingan kelompok warga yang terkena dampak dari program normalisasi sungai. Setelah program ini seharusnya diikuti dengan pertemuan yang berkelanjutan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selaku pembuat kebijakan, dengan warga Kampung Pulo agar konflik ini tidak berlanjut dikemudian hari. Kata Kunci: Konflik Pertanahan, Pemerintah DKI Jakarta, Kampung Pulo, Normalisasi Sungai, Strategi Pemecahan Masalah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.