• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Koordinasi Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Kota Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110110069	351 SYA 80/2018	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 1)	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 SYA 80/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 82 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Syahrizal Aldawidya Nugraha

• Penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya kerugian akibat kemacetan di Kota Bandung yang mayoritas terjadi karena hambatan pada lalu lintas. Untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas maka pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Gakkum yang terdiri dari gabungan instansi untuk mengatasi permasalahan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa masih banyaknya hambatan lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung. Masalah ini diduga karena belum berhasilnya koordinasi pada tim gakkum bidang pengendalian dan ketertiban transportasi Kota Bandung Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis, mendeskripsikan, serta mengetahui bagaimana koordinasi Tim Gakkum dalam menyelesaikan masalah pengendalian dan ketertiban transportasi di Kota Bandung. Metode Penelitian oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang terjadi pada tim gakkum belum tercapai. Pemahaman anggota tim gakkum mengenai tujuan penegakan hukum bidang pengendalian dan ketertiban transportasi masih lemah, masih ada miss komunikasi dalam tim gakkum yang menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan, tanggung jawab kehadiran salah satu pihak instansi tergabung terhadap pelaksanaan penertiban masih kurang, serta pemahaman dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari tim gakkum masih belum dipahami oleh seluruh instansi yang terlibat sehingga koordinasi yang dilakukan tim gakkum dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan sebaiknya dilakukan rapat koordinasi secara berkala, mengkomunikasikan kembali kegiatan ini kepada Organda, melakukan uji coba Terminal Parkir Elektronik (TPE), serta menjaga hubungan baik antar instansi yang sudah terjalin. Kata kunci : Koordinasi, Penegakan Hukum, Kemacetan, Ketertiban.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.