• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Kebijakan KTP Elektronik : studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2015

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410110080	320 IRF 63/2018	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 IRF 63/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xvi, 111 hlm., 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Irfan Muhammad

• Kebijakan KTP elektronik dilatarbelakangi oleh kemungkinan seseorang memiliki lebih dari satu KTP konvensional, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pemerintah daerah telah diberikan wewenang dalam melaksanakan kebijakan KTP-el. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan KTP elektronik yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi selama penelitian. Teknik Penentuan informan menggunakan teknik purposive untuk mendapatkan data yang diinginkan dari informan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan KTP elektronik di kota Tangerang Selatan dilihat dari enam aspek yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Dalam hal efektifitas, mayoritas penduduk di Tangerang selatan telah memiliki KTP elektronik. Dalam hal efisiensi, masyarakat menunggu selama 2 minggu dari perekaman hingga pencetakan KTP. Dalam hal kecukupan, pelaksanaan kebijakan KTP elektronik menemui hambatan seperti percaloan. Dalam hal pemerataan, pelayanan pembuatan KTP elektronik dilakukan di tingkat kecamatan guna mempermudah akses bagi masyarakat. Dalam hal responsivitas tanggapan dari masyarakat cukup beragam salah satunya proses mengantri yang lama ketika melakukan perekaman. Dalam hal ketepatan KTP elektronik memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik Simpulan dari hasil penelitian ini, pelaksanaan kebijakan KTP elektronik pada tahun 2014-2015 sudah berjalan baik, mayoritas penduduk di kota Tangerang Selatan sudah memiliki KTP elektronik, namun penulis menyarankan untuk penambahan sarana dan prasarana seperti alat perekaman data guna meningkatkan efisiensi dalam pelayanan KTP elektronik. Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, KTP Elektronik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.