PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN REKLAME KEPADA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPPMPT) DI KOTA TANGERANG
Pengelolaan reklame di Kota Tangerang sebagai konsekuensi dari pelimpahan
penandatanganan perizinan dari Walikota Tangerang kepada Badan ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001150100038 351 Sug p/R.17.369 Perpustakaan Pusat (REF.17.369) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 351 Sug p/R.17.369Penerbit Program Pasca Sarjana : Bandung., 2015 Deskripsi Fisik xii,;207 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 351 Sug pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab SUGIONO AGUS -
Pengelolaan reklame di Kota Tangerang sebagai konsekuensi dari pelimpahan
penandatanganan perizinan dari Walikota Tangerang kepada Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) ini belum membuahkan hasil
yang baik. Hal itu menjadi penting karena diberikannya kewenangan tersebut pada
hakikatnya dimaksudkan untuk membuat pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa
Kewenangan BPPMPT Kota Tangerang berasal. dari kewenangan Kota Tangerang yang
merupakan Kewenangan Walikota, kemudian dilimpahkan sebagian kewenangannya
kepada BPPMPT Kota Tangerang yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi BPPMPT Kota Tangerang. Dari bidang pelimpahan
kewenangan Walikota Tangerang kepada BPPMPT Kota Tangerang tersebut, yang
seringkali berhubungan dengan kepentingan pengusaha adalah kewenangan di bidang
izin reklame. Sejauh ini terdapat masalah yang cukup menarik untuk diteliti, yaitu tidak
efektifnya pelimpahan kewenangan pengelolaan reklame di Kota Tangerang.
Penelitian mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan reklame kepada
BPPMPT di Kota Tangerang ini dianalisis menggunakan Teori Pelimpahan
Kewenangan dari Stoner (1995:358) yang meliputi 3 (tigajaspek, yaitu aspek kesediaan
pimpinan untuk memberikan kebebasan, aspek komunikasi terbuka antar pimpinan dan
bawahan, dan aspek kemampuan pimpinan untuk menganalisis berbagai faktor yang
terkait dengan sasaran organisasi, prasyarat tugas, clan kemampuan bawahan. Metode
penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif, dimana peneliti menjadi
instrumen penelitian serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dan FGD (Focus Group Discussion). .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya pelimpahan kewenangan ini
diambil sebagai langkah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan
menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif antara pemerintah
daerah dengan para pengusaha di Kota Tangerang. Di samping itu, pelimpahan
kewenangan ini juga diambil dalam rangka memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Namun dalam implementasinya, pelayanan tersebut belum dapat dilaksanakan secara
efektif sehingga pelimpahan kewenangan ini belum mampu meningkatkan tercapainya
pengelolaan reklame oleh Pemerintah Kota Tangerang dan pelayanan BPPMPT Kota
Tangerang yang berkualitas kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan kepada
BPPMPT Kota Tangerang belum didukung oleh sumber daya yang memadai, dimana
pelimpahan kewenangan belum didukung dengan personil, dan fasilitas penunjang yang
memadai. Selain itu, sebagai manifestasi dari tujuan dari penelitian ini, ditemukan
konsep barn, bahwa di dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, diperlukan
sinkronisasi antar unit organisasi memegang peranan penting untuk mencapai tujuan
organisasi yang efektif pada suatu proses manajerial di sektor publik.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.