• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  211/2017	211/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	211/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 113 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	211/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum adat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan masyarakat adat. Salah satu bentuk perkawinan yang hingga kini dijiwai oleh masyarakat adat ialah perjodohan sejak dalam kandungan, atau yang kerap kali diistilahkan sebagai tradisi bhakal eko-akoaghi yang berlaku bagi masyarakat adat Madura, utamanya masyarakat adat di Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menentukan keabsahan perjodohan sejak dalam kandungan berdasarkan hukum adat Madura serta hukum Islam dan untuk mengkaji dan merumuskan konsep mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjodohan sejak dalam kandungan berdasarkan hukum adat Madura serta hukum Islam. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis yang menggunakan metode pendekatan yuridis nomatif dengan pengolahan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an, serta Al Hadits. Teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya terbatas pada studi kepustakan namun juga dengan dilakukannya wawancara. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan terkait Perkawinan yang didasarkan pada ikatan perjodohan dalam kandungan berdasarkan hukum adat dan hukum Islam adalah bahwa hukum adat memandang perkawinan yang didasarkan pada perjodohan dalam kandungan adalah sah karena persetujuan keluarga sebagai unsur utama keabsahan dari suatu perkawinan. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun serta syarat sah perkawinan namun perjodohan dalam kandungan makruh hukumnya. Sengketa yang timbul akibat perjodohan dalam kandungan dapat diselesaikan melalui hukum adat yakni dengan diadakannya musyawarah, negosiasi atau melibatkan kerabat terdekat, lalu penyelesaian permasalahan melalui cara musyawarah, konfrontasi, perdamaian, maupun pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan dengan bersandarkan pada kaidah Islam.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.