• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN PPAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  225/2017	225/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	225/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 136 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	225/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pejabat Pembuat Akta Tanah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan, maka diadakan kegiatan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah. Dalam prakteknya, kerap kali terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan pembuatan akta otentik oleh PPAT sehingga menciderai tujuan pendaftaran tanah yakni perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satu diantaranya adalah dalam hal PPAT yang meninggal dunia dalam proses pembuatan akta otentik, yang mengakibatkan tidak selesainya akta otentik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam hal penggantian PPAT yang meninggal dunia dalam pembuatan Akta Jual Beli yang belum selesai. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahanbahan kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif. Perlindungan terhadap masyarakat terkait PPAT yang berhenti dari jabatannya, termasuk oleh karena meninggal dunia, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yakni melalui penggantian. Meski begitu, terhadap proses pembuatan akta yang masih berbentuk Warkah, tidak dilakukan penggantian sebagaimana ketentuan tersebut. Maka dalam kasus ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yakni melalui tuntutan ganti rugi kepada ahli waris, serta peningkatan peran IPPAT dan BPN dalam mengawasi dan membina PPAT.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.