Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENJADI KORBAN AKSI MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA JUNCTO KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi pada tahun
2015 mayoritas diiringi dengan tindak pidana pengeroyokan yang ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 248/2017 248/2017 Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad Tersedia -
Perpustakaan Fakultas HukumJudul Seri -No. Panggil 248/2017Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017 Deskripsi Fisik xiii, 214 hal, 30 cm.Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 248/2017Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab - -
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi pada tahun
2015 mayoritas diiringi dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal i
ni menyebabkan
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi korban aksi main
hakim sendiri masyarakat dan menderita luka
berat
bahkan meninggal dunia.
Meskipun seseorang adalah seorang pelaku tindak pidana dia tetap berhak untuk
diperlakukan sec
ara adil. Pelaku tersebut tetaplah manusia yang merupakan
subjek hukum yang memiliki hak hidup
, hak untuk bebas dari segala bentuk
penyiksaan, dan hak
untuk diadili menurut hukum yang berlaku untuk dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena semua ora
ng adalah sama di
muka hukum.
T
idak ada satu pun aturan yang menyebutkan secara spesifik
mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi
korban.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan
menganalisa perlindu
ngan hukum bagi pelaku tindak pidana yang menjadi korban
aksi kekerasan main hakim sendiri dan pertanggungjawaban pidana pelaku aksi
main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelit
ian ini adalah
yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian
adalah
deskriptif analitis dan metode
analisis data menggunakan
yuridis kualitatif
.
Dari
hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum ada perlindungan
hukum secara khusus terhadap seorang pelaku
tindak pidana pencurian dengan
kekerasan yang
sekaligus
menjadi korban
aksi main hakim sendiri
, hanya terdapat
perlindungan hukum terhadap korban secara umum. Sehingga harus dilakukan
perubahan terhadap
Undang
-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang
-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
. Kemudian aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat telah
memenuhi unsur
-
unsur yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP
yaitu mereka,
secara terbuka, secara
bersama
-
sama, melakukan kekerasan, dan terhadap orang
atau
barang.
Sehingga
para
pelakunya
bersalah
dan
harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya
serta tidak ada alasan pembenar dan
pemaaf dalam diri masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri terha
dap
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
. Maka dari itu, aparat
kepolisian harus bekerja secara profesional dan konsisten tidak membeda
-
bedakan
apakah seorang korban itu seorang pelaku tindak pidana atau bukan. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.