• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

URGENSI RATIFIKASI ILO CONVENTION NUMBER 188 ON WORK IN FISHING OLEH INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAM BAGI BURUH YANG BEKERJA SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL PADA KEGIATAN USAHA PERIKANAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  292/2017	292/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	292/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 88 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	292/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hak Asasi Manusia, Tangg ung Jwab Negara, ILO Con
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permasalahan pekerjaan perikanan merupakan permasalahan penting bagi negara - negara di Asia Tenggara , termasuk Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia terhadap ABK yang bekerja di sektor perikanan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak - hak mereka sebagai pekerja. Sedangkan aturan yang lebih spesifik tentang perlindungan ABK diatur dalam ILO Convention 188 on work in fishing . Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahu i implementasi peraturan perundang – undangan di Indonesia dan urgensi ratifikasi I LO Convention 188 oleh Indonesia terkait perlindungan ham ABK yang bekerja di sektor perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis analitis. Data - data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui st udi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menjelaskan yaitu : P ertama , i mplementasi perundang - undangan Indonesia dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM buruh yang bekerja sebagai anak buah kapal pada kegiatan usaha perikanan belum sesuai dengan hukum interna sional yang berlaku dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap aturan perundang - undangan yang ada dan belum adanya aturan yang menyeluruh mengenai perlindungan ABK terutama ABK migran . Kedua , Indonesia berurgensi untuk meratifikasi ILO Convention 188 on work in fishing yang lebih menaungi hak hak p ara pekerja di sek tor perikanan, terutama ABK migran dan nelayan tangkap yang jumlahnya mayoritas.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.