• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT FIKTIF AKIBAT TIPU MUSLIHAT BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  299/2017	299/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	299/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 151 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	299/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Keabsahan Perjanjian, Pemberian Kredit, Tipu
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bany ak . Salah satu produk yang dimiliki Ban k adalah permberian kredit . N amun , dalam praktiknya sendiri dalam perjanjian kredit sering mengalami banyak kendala yakni pihak debitur tidak mampu memberikan kontribusi sesua i dengan kesepakatan di awal karena para pihak tidak mentaati syarat dari adanya pemberian kredit oleh Bank, atau yang biasa di sebut dengan kredit fiktif. Kasus ini menjadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasanT injauan Yuridis berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Undan g - Undang Perbankan, tinjauan kasus yaitu kredit fiktif yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Bogor. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu keabsahan perjanjian kredit dan akibat hukum dari adanya perjanjian pemberian kredit yang dilakukan oleh debitur dengan pihak bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitik, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji menguji dan menerapka n asas - asas hukum serta prinsip - prinsip umum huk um perdata. Sedangkan , data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat, serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara d eskriptif. Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, faktor yang pertama karena nasabah atau debitur itu sendiri, jadi sifat yang tidak jujur dan tidak sungguh - sungguh dalam melaku kan transaksi perjanjian kredit. Selanjutnya, penyimpangan dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan syarat pemberian perjanjian kredit oleh Bank berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , kemudian menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum, sehingga muncul upaya hukum yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dalam menangani kredit fiktif ini yakni yang pertama pihak bank atau kreditur memberikan surat peringatan terhadap debitur. Kemudian, bertahap sampai surat peringatan setelah itu jika selama surat peringatan itu debitur masih belum bisa membayar tagihan , maka pihak bank menuntut melalui pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.