• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN JANDA YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  330/2017	330/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	330/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 98 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan yang telah dijatuhi talak oleh suami kepada isterinya menandakan bahwa hubungan rumah tangga nya tel ah usai, akan tetapi apabila menikah kembali harus ada akta cerai sebagai bukti otentik untuk mendapatkan kepastian hukum. Permasalahannya adalah ketika perkawinan janda yang bercerai di luar Pengadilan Agama dilakukan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan berupa kutipan akta cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan janda ya ng bercerai di luar Pengadilan Agama menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam . Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan menggunakan dat a berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan tahap penelitian yang terdiri atas dua tahap yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini perkawinan janda yan g bercerai di luar Pengadilan Agama ti dak sah menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , sedangkan menurut Hukum Islam perkawinan tersebut sah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan janda yang bercerai di luar Pengadilan Agama menurut Undang - Undang Perkawinan tidak mendapat kepastian hukum dan harus dibatalkan sesuai Pasal 22 Undang - Undang Perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam perkawin an tersebut sah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.