• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK OLAHAN YANG ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  335/2017	335/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	335/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 124 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	U ndang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang P
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kemajuan teknologi, globalisasi, perdagangan bebas serta pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman, hal -hal tersebut telah dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan produk olahan ilegal kepada masyarakat untuk mendapatkan untung sebesar -besarnya. Sehingga Masyarakat yang merasa dirugikan secara materil maupun immateril akan meminta pertanggungjawaban pada pelaku usaha. Selain tanggungjawab pelaku usaha, Badan POM sebagai lembaga pemerintah mempunyai tanggungjawab karena badan inilah yang mengeluarkan izin bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya di Indonesia, dan Badan POM pun mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk olahan di pasaran . Ketentuan tentang tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan diatur pada U ndang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan menentukan bentuk -bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan memperoleh gambaran dalam pelaksanaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan POM terhadap konsumen terkait pe redaran produk olahan yang ilegal dikaitkan dengan UUPK. Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan dat a primer adalah dengan pedoman peraturan perundang -undangan, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendek atan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada Product Liability (Pertanggungjawaban Produk) yang diatur pada Pasal 19 UUPK. Product liability ini dapat digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari pelaku usaha produk olahan ilegal tersebut, sekalipun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual (privaty of contract) dengan pelaku usaha tersebut. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan POM terhadap konsumen atas peredaran produk olahan yang ilegal yang beredar di pasaran dikaitkan dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah meskipun tidak disebutkan secara eksplisit pada UUPK mengenai Badan POM namun sebagai lembaga pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen sebagaimana tercantum pada Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.