Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

URGENSI PEMBENTUKAN INTERNATIONAL INSTRUMENT ON MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION TERKAIT MARINE PROTECTED AREAS SERTA IMPLIKASI TERHADAP ATURAN HUKUM REGIONALNYA

Konservasi keanekaragaman hayati di ABNJ melalui MPAs mengalami
hambatan dikarenakan adanya kesenjangan dalam hukum ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    395/2017395/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    395/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    iv, 154 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Area di Luar Jurisdiksi Nasional (ABNJ), Laut Lepa
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Konservasi keanekaragaman hayati di ABNJ melalui MPAs mengalami
    hambatan dikarenakan adanya kesenjangan dalam hukum internasional yang ada
    saat ini, salah satu yang utamanya yaitu
    United Nation on The Law of The Sea
    (UNCLOS)
    .
    Kesenjangan
    tersebut menyebabkan tidak terlindunginya ABNJ serta
    keanekaragaman hayati terutama dari kegiatan pemanfaatan oleh manusia yang
    terkadang menyebabkan kerusakan di ABNJ. Penulisan tugas akhir ini bertujuan
    untuk membedah kesenjangan hukum tersebut sehingga
    dapat diketahui
    permasalahan utama serta dihasilkan solusi
    yang dapat dituangkan dalam
    international instrument on marine biological diversity of areas beyond national
    jurisdiction International instrument
    ini dapat diatur berbagai hal terkait konservasi
    keanekaragaman hayati di ABNJ melalui MPAs, seperti mandat pembentukan dan
    pengelolaan MPAs kepada negara anggota UNCLOS.
    Keberadaan MPAs tidak merata di berbagai kawasan. Kawasan Eropa dan
    Antartik merupakan kawasan yang telah membentuk dan mengelola MP
    As di
    berbagai wilayah di ABNJnya. Kedua kawasan tersebut juga telah memiliki aturan
    regionalnya yaitu OSPAR dan CCAMLR. Dengan pembentukan
    international
    instrument
    ini, perlu di perhatikan pula bagaimana implikasi
    international
    instrument
    ini terhadap atu
    ran regionalnya, terutama terkait mandat pembentukan
    dan pengelolaan MPAs di ABNJ.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi