• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN ELECTRONIC WASTE (E - WASTE) MENURUT KONVENSI BASEL 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  011/2018	011/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	011/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xviii, 53 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tanggung Jawab Negara, Kewajiban, Limbah Elek
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkembangan industri teknologi elektronik yang berkembang pesat menyebabkan produk elektronik yang masih layak pakai menjadi barang yang tidak terpakai lagi. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan menumpuknya limbah elektronik atau biasa disebut dengan e - waste. Limbah elektronik dikategorikan s ebagai limbah B3 yang memiliki dampak bahaya serius yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan hidup jika tidak dikelola secara khusus. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut dibentuk konvensi yang mengatur pengelolaan limbah B3, yaitu Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989 . Dengan adanya Konvensi tersebut menjadikan negara - negara pihak memiliki peranan dan tanggung jawab dalam upaya pengelolaan limbah elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana tanggung jawab negara dalam pengelolaan limbah elektronik menurut Konvensi Basel 1989 dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuri dis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen ata u kepustakaan . Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah elektronik terdapat pada Pasal 4 Konvensi Basel 1989 tentang kewajiban - kewajiban negara pihak dan Pasal 4 dan 5 Protokol Basel dalam ha l tanggung jawab dan kompensasi bila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah elektronik. Indonesia menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility dalam pengelolaan limbah elektronik, namun Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik limbah elektr onik sehingga masih mengacu pada UUPPLH, UU Pengelolaan Sampah, dan UU Pengelolaan Limbah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.