• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIDASARKAN PADA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  031/2018	031/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	031/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 128 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	.perkembangan transaksi elektronik
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Seiring tumbuhnya dinamika masyarakat yang juga diringi dengan perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat tiap harinya, maka sudah tidak aneh jika ruang lingkup notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum juga turut merasakan kemajuan dari perkembangan teknologi tersebut. Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.” Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum terhadap akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh notaris didasarkan pada transaksi yang dilakukan secara elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman peraturan perundang-undangan (studi kepustakaan) dan wawancara, sedanglkan analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian sertifikasi atas transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh notaris pada dasarnya sah baik menurut KUHPerdata, UUITE dan UUJN. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi notaris dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu, terhadap akta yang telah disertifikasi tersebut dianggap sebagai akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama para pihak tidak menyangkalnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.