• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ALAT BUKTI SAKSI PELAKU BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERADILAN PIDANA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU-KUHAP)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  107/2018	107/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	107/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 134 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Saksi Pelaku Bekerjasama (justice collaborator), S
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuhkan penegakan hukum yang luar biasa juga. Dalam proses penegakannya, seringkali aparat penegak hukum kesulitan mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Namun, setelah munculnya Alat bukti Saksi Pelaku Bekerjasama (justice collaborator) yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, maka akan sangat mempermudah pemecahan kasus tersebut dan mengungkap pelaku-pelaku lain di kasus tersebut. Peranan saksi sebagai justice collaborator sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang mana jumlah kasusnya masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan peran justice collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi di peradilan pidana Indonesia saat ini serta untuk mengetahui dan menggambarkan pengaturan terhadap penggunaan Saksi Pelaku Bekerjasama di dalam RUU-KUHAP dapat bersinergi atau tidak jika dikaitkan dengan UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan tentang Saksi Pelaku Bekerjasama (justice collaborator), namun tidak memberikan jaminan perlindungan dan jaminan imbalan terhadap justice collaborator. KUHAP sebagai payung hukum dalam sistem peradilan pidana juga tidak mengatur mengenai justice collaborator. Oleh karena itu, diharapkan agar pengaturan mengenai justice collaborator diatur dalam RUU-KUHAP. Juga, melihat inisiatif RUU-KUHAP yang mengatur mengenai pelaku yang bekerjasama akan bersinergi jika dikaitkan dengan UU PSK, namun jika dilakukan revisi penyempurnaan RUUKUHAP terkait istilah Saksi Mahkota menjadi justice collaborator

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.