• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENGAMBILALIHAN ASET BERUPA BENDA VIRTUAL DI PERMAINAN DARING SECARA PAKSA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  241/2018	241/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	241/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 88 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengambilalihan aset berupa benda virtual di permainan daring sering sekali terjadi dalam permainan daring. Pengambilalihan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu peret asan, penggelapan, dan lain - lain. B enda virtual di permainan daring berbentuk macam - macam yang umumnya memiliki nilai jual , usaha untuk mendapatkannya dan memiliki kegunaan bagi pemain di dunia virtual . Banyaknya pengguna internet dan pemain permainan dari ng di Indonesia menyebabkan potensi kasus pengambilalihan benda virtual sangat besar . Untuk itu, perlu ditinjau kualifikasi dari perbuatan pengambilalihan aset berupa benda virtual di permainan daring, dan tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan korban pengambilalihan aset berupa benda virtual di permainan daring. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ya itu dengan meninjau terhadap ketentuan dalam KUHPerdata mengenai hukum benda dan yang paling utama adalah UU ITE mengenai informasi elektronik , untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif , yakni dengan terlebih dahulu memberikan gambaran dan analisis secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peraturan perundang - und angan , norma di b erbagai negara dan teori hukum yang kemudian diaplikasikan pada permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p ertama, benda virtual termasuk dalam kategori informasi elektronik menurut UU ITE yang lebih lanjut diatur perbuatan yang dilarang atas benda virtual beserta ancaman pidana terhadap kejahatan atas informasi elektronik . Kedua, korban dapat melakukan beberapa tindakan hukum atas pengambilalihan aset berupa benda virtual yaitu dengan menghubungi pihak penyelenggara, menyelesaika n secara gugatan perdata, dan melapor ke pihak kepolisian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.