• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERZINAAN DIHUBUNGKAN DE NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  242/2018	242/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	242/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 110 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KEABSAHAN PERKAWINAN SE BAGAI AKIBAT PERZINAAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Di dalam pergaulan saat ini, banyak sekali perbuatan ataupun hu bungan yang melebihi batas antara s eorang pria dengan seorang wanita, terlebih lagi oleh pasangan kekasih. Bany ak pasangan melakukan perbuatan yang tak jarang hingga sampai perzi naan dengan dalih kasih sayang da n saling cinta-mencintai. Masyarakat seringkali memberikan sanksi kepada pelaku zina dengan menikahkan keduanya unt uk menjaga nilai-nilai luhur norma yang hidup dalam masyarakat. P enelitian ini bertujuan untuk mem ahami dan menganalisis keabsahan perka winan yang dilaksanakan sebagai akibat dari perzinaan serta me mahami dan menganalisis praktik p emberian sanksi terhadap pasangan zina y ang melaksanakan perkawinan. Peneliti menggunakan me tode penelitian deskriptif analitis, yai tu menggambarkan peraturan perundang-und angan yang berlaku dikaitk an dengan teori-teori hukum dan prak tik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan hukum pri mer, bahan hukum sekunder, dan b ahan hukum tersier. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan s tudi lapangan. Metode analisis data y ang digunakan adalah metode ana lisis normatif kualitatif, yaitu berti tik tolak dari norma hukum posi tif dengan analisis data dari hasil penelitian. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka winan mengatur bahwa perkawinan adalah s ah apabila dilaksanakan menur ut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam, keadaan berzina di antara kedua calon mempelai tidak men jadi halangan atau larangan dalam perka winan. Oleh karena itu, perka winan yang dilaksanakan oleh pasangan z ina adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar laran gan-larangan d alam perkawinan. Adapun pemberian s anksi kepada pasangan zina untuk melaksanakan perkawinan dapat dilakukan sepanjang tidak menyimp angi hukum perkawinan yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.