Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGAJAKARTA PUSAT NOMOR : 4/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONANPAILIT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)OLEH MANTAN KARYAWANNYA


Kepailitan merupakan kondisi dimana debitor yang telah dinyatakan pailittidak dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dalam arti lain, ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    080/2019080/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    080/2019
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii, 96 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kepailitan merupakan kondisi dimana debitor yang telah dinyatakan pailittidak dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dalam arti lain, debitortersebut telah kehilangan hak-hak keperdataannya(volkomen handelingsbevoegheid)dalam mengelola dan mengurus segala kekayaan dan aset-asetnya.Pengertian Pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untukmembayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuhtempo.Tujuan dari studi kasusini adalahuntuk mengetahuipertimbanganhakim dalammemutus permohonan kepailitan yang diajukan mantankaryawan PT. Merpati Nusantara Airlines terhadap PT. Merpati NusantaraAirlines ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansertabagaimanaperlindungan hukum mantan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines pascapermohonan kepailitan ditolak, ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.Penulisan studi kasusini dibuat berdasarkan metode pendekatan yuridisnormatif, yakni membatasi lingkup pemecahan masalah berdasarkanketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur akademis, sertabahan-bahan lainnya yang berkaitan.Spesifikasi penulisan yang dilakukanadalah deskriptif analitis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodeanalisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil: Pertama,bahwasebenarnya kedua Pemohon mempunyai kedudukan hukumuntukmengajukan permohonan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines,,karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang berbentukPerseroan Terbatas, sedangkan yang diatur dalam UU Kepailitan Pasal 2ayat (5) Undang-Undang Kepailitan danPenundaan Kewajiban PembayaranUtang hanya berlaku bagi BUMN yang berbentuk Perum, dan PT MerpatiNusantara Airlines juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenaisyarat kepailitan. Kedua,Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawansetelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Merpati NusantaraAirlines tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha tidakmelaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pemberian hak-haknormatif kepada karyawan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi