• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI WARALABA ASING DENGAN PENERIMA WARALABA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  035/2020	035/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	035/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Waralaba terkenal dengan istilah “franchise”, yaitu pemberian sebuah lisensi usaha oleh suatu pihak (franchisor) kepada pihak lain sebagai penerima waralaba (franchisee) dan didasarkan atas perjanjian tertulis yaitu perjanjian waralaba. Dewasa ini semakin banyak pengusaha memakai sistem waralaba, baik dengan sesama pihak Indonesia maupun dengan pihak asing. Dalam kasus antara Komala International Pte Ltd sebagai franchisor asing dengan PT Graha Bhakti Semesta sebagai franchisee Indonesia, timbul sengketa karena pihak franchisee melakukan wanprestasi atas kelalaian membayarkan royalty fee. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengadilan negara mana yang berwenang untuk mengadili kasus ini dan menentukan hukum yang berlaku sebagai pedoman hakim di pengadilan. Kemudian, penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dengan diterapkannya hukum yang berlaku bagi penyelesaian sengketa dalam perjanjian waralaba ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu berdasarkan pada kaidah hukum melalui perundang-undangan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang diharapkan dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang pelaksanaan peraturan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian waralaba serta antara pemberi waralaba asing dengan penerima waralaba Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu: Pertama, dalam menentukan pengadilan yang berwenang apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka akan ditentukan berdasarkan Pasal 118 HIR yang mengacu pada prinsip basis of presence, principle of effectiveness, dan doktrin forum of convenience. Mengacu pada prinsipprinsip tersebut, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, dalam perjanjian waralaba, para pihak telah menyepakati pilihan hukum yaitu hukum Singapura, namun dalam pengaturan waralaba yaitu Permendag R.I. Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 diatur bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ketiga, perlindungan hukum bagi franchisor terkait kasus Komala International Pte Ltd dengan PT Graha Bhakti Semesta adalah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan lex causae hukum Indonesia. Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti rugi sejumlah kerugian beserta bunganya, dimana perhitungan ganti rugi didasarkan pada pasal dalam perjanjian waralaba.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.