• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEDUDUKAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH PELAKSANAAN PRE PROJECT SELLING SYSTEM DALAM KEPAILITAN PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  040/2020	040/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	040/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengembang dalam proses pemasaran Rumah Susun seringkali menerapkan sistem Pre Project Selling dimana sistem ini hanya menggunakan PPJB sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan belum terjadi peralihan hak milik atas satuan Rumah Susun tersebut. Sistem penjualan ini akan menyulitkan pembeli apabila dalam proses pembangunan Rumah Susun, pengembang tidak dapat melanjutkan pembangunan dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kedudukan Pembeli satuan Rumah Susun melalui program Pre Project Selling System dan untuk memperoleh gambaran Implikasi Kepailitan bagi para Pembeli Satuan Rumah Susun melalui Pre Project Selling System. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti doktrin-doktrin dan asas-asas hukum kepailitan dan hukum perdata. Penulisan ini pula menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan suatu objek Penulisan. Dalam tahap penulisan ini dilakukan dengan cara penulisan kepustakaan yang dilaksanakan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pre Project Selling System ini telah memberi perlindungan hukum yang cukup bagi pembeli. Akan tetapi diperlukan lagi badan pengawas properti untuk memastikan bahwa pelaksanaan penjualan dan pemasaran Rumah Susun berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.