• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEADAAN DARURAT SEBAGAI ALASAN UNTUK REHABILITASI PENARIK BILYET GIRO KOSONG DARI DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO KOSONG DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA DAN KUHPERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  042/2020	042/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	042/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di dalam masyarakat semakin berkembang. Untuk itu Bank Indonesia, selaku bank sentral, memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal terkait Bilyet Giro, termasuk didalamnya sanksi bagi Penarik Bilyet Giro Kosong yaitu masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional. Untuk melindungi para pengguna Bilyet Giro, Bank Indonesia memiliki suatu kebijakan terkait pembatalan penolakan Bilyet Giro Kosong dan rehabilitasi Penarik dari Daftar Hitam Nasional dengan beberapa alasan, salah satunya karena alasan keadaan darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan rehabilitasi Penarik Bilyet Giro Kosong dari Daftar Hitam Nasional dari Peraturan Bank Indonesia dan akibat hukum dari direhabilitasinya Penarik Bilyet Giro Kosong dari Daftar Hitam Nasional menurut Peraturan Bank Indonesia dan KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memusatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis kualitiatif. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Bank Indonesia Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, keadaan darurat menjadi salah satu alasan dapat direhabilitasinya seorang Penarik Bilyet Giro Kosong dari Daftar Hitam Nasional, namun pembayaran atas prestasi yang tertunda, belum diatur. Akibat hukum bagi Penarik Bilyet Giro Kosong yang direhabilitasi dari DHN menjadikan ia dapat menggunakan kembali Bilyet Giro seperti semula. Terkait Bilyet Giro Kosong yang belum terbayarkan, apabila mengacu pada hukum perdata harus tetap dibayarkan setelah keadaan darurat berakhir.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.