• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  031/2022	031/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	031/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xviii,216 halaman
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Platform marketplace merupakan media perdagangan online yang memberikan fasilitas untuk mempertemukan berbagai penjual dan pembeli dalam suatu aplikasi digital. Untuk menarik minat para pengguna, platform marketplace menghadirkan berbagai bentuk promo. Namun, keberadaan promo tersebut oleh beberapa oknum disalahgunakan dengan melakukan transaksi elektronik fiktif guna mendapatkan jumlah promo yang besar. Kurir merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam terselesaikannya transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan pertanggungjawaban pidana kurir marketplace pengantar barang yang menyelesaikan order transaksi elektronik fiktif dihubungkan dengan ajaran penyertaan tindak pidana serta mengkaji faktor-faktor apa yang membuat kurir tersebut selama ini tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan yuridis sosiologis untuk menjawab permasalahan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan permasalahan faktual secara lengkap, kemudian dianalisis dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, teori hukum, serta praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan kurir tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE maupun Pasal 378 KUHP dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku turut serta maupun pembantuan tindak pidana. Adapun, terdapat beberapa faktor yang selama ini membuat kurir tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Diantara seluruh faktor, faktor penegak hukumlah yang paling berpengaruh. Penegakan hukum terhadap kurir tidak menunjukkan adanya keadilan dan kepastian hukum, namun di lain sisi memberikan kemanfaatan hukum

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.