• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pengendalian Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Geopark Ciletuh Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2016

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410130026	320 INT 25/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 INT 25/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xix, 138 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengendalian Pemerintah Daerah Penambangan Ilegal Kawasan Geopark Ciletuh Kec. Ciemas Kab. Sukabumi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Intan Octaviani

• Penelitian ini mengusung judul “Pengendalian Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambangan Tanpa Izin (PETI)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penambangan emas illegal di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengapa pengendalian yang di lakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak optimal dalam penanganan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Geopark Ciletuh Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, serta faktor-faktor penyebab pengendalian tidak optimal pada tahun 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan keempat tahap proses pengendalian: penetapan standar, memantau pelaksanaan, perbandingan (Evaluasi) dan tindakan korektif. Namun, hal tersebut belum optimal dilakukan. Terdapat empat hal utama yang menyebabkan suatu proses pengendalian tidak berjalan optimal: Ketidakjelasan regulasi di Daerah, Lemahnya Kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan, Kurangnya ketegasan Pemerintah dan Lokasi tambang tersebar dan berpindah-pindah tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebaiknya perlu menetapkan standar dan peraturan yang jelas, Perlu adanya peningkatan dalam pengawasan, menambah jumlah SDM, dan menindak tegas pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Kata kunci : Pemerintah Daerah, Pengendalian, Penambang Ilegal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.