• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Analisis Kapasitas Administratif Pemerintah Kota Bandung untuk Penerapan Bank Tanah di Kota Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110110051	351 SAN 80/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 1)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 SAN 80/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : ., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 SAN 80/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Bank Tanah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Santi Permasih

• Pada tahun 2012 Kota Bandung hanya memiliki 12,12% RTH, untuk memenuhi amanat undang-undang, maka pemerintah Kota Bandung merencanakan peningkatan persentase RTH hingga 30% pada tahun 2031. Akan tetapi, pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Bandung diproyeksikan akan mencapai 4,1 juta jiwa. Peningkatan luas RTH dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang bertentangan, agar dapat berjalan seiringan, pemerintah Kota Bandung memerlukan lembaga khusus yang dapat mengelola urusan pertanahan dan pembangunan. Merujuk pada keberhasilan Bank Tanah serta wacana penerapan Bank Tanah di Indonesia, maka penelitian ini berusaha untuk melihat potensi pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan Bank Tanah di tingkat daerah. Potensi pemerintah Kota Bandung tersebut dapat dilihat dari kapasitas administratifnya yang menunjukkan kekuatan pemerintah dalam pengendalian pembangunan sekaligus menjaga hak ketersediaan ruang publik, terutama RTH. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori kapasitas administratif dari Ecorys yang terdiri dari elemen struktur, sumber daya manusia dan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive untuk penentuan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumen dan materi audiovisual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa elemen struktur, sumber daya manusia serta sistem yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung dapat mendukung upaya penerapan Bank Tanah. Penetapan Bank Tanah dalam bentuk BLUD dikarenakan kewenangan fleksibilitasnya yang dapat menjalankan bisnis perbankan sekaligus memberikan pelayanan publik pada urusan pertanahan. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah agar pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai Bank Tanah pada instansi terkait, menganalisis bentuk kelembagaan yang tepat untuk penerapan Bank Tanah, menetapkan standar kompetensi bagi jabatan struktural, menyinergikan BIRMS dengan SIMDA dan KKP, serta menganalisis potensi konflik kepentingan, baik dengan perorangan maupun badan hukum. Kata Kunci: Bank Tanah, Kapasitas Administratif, Struktur, Sumber Daya Manusia, Sistem

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.