• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Penanganan Pencari Suaka di Indonesia (Studi Tentang Koordinasi Pemerintah dalam Upaya Penanganan Pencari Suaka Ilegal Kota Tanjung Pinang Tahun 2013)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100074	320 FRI 90/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 FRI 90/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 FRI 90/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pencari Suaka ilegal
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Frinsoni Buaton Nainggolan

• Penelitian ini berjudul “Penanganan Pencari suaka di Indonesia (Studi tentang koordinasi pemerintah dalam upaya penanganan pencari suaka ilegal di Kota Tanjung Pinang tahun 2013). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang ikut dalam perjanjian Konvensi 1951 tentang status pencari suaka dan pengungsi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status pencari suaka. Namun, atas dasar kemanusiaan, Pemerintah tetap memberikan fasilitas kepada pencari suaka selama proses penentuan statusnya. Pemerintah Bekerja sama dengan UNHCR dalam penanganan ini. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dengan objek penelitian instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan keimigrasian di Tanjung Pinang. Informannya yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang, dan UNHCR Indonesia di Jakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data bersumber dari studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi. Dimensi dari koordinasi yang digunakan adalah kerjasama, integrasi, dan sinkronisasi. Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa ada empat tahap dalam penanganan pencari suaka ilegal di Kota Tanjung Pinang, yaitu: Intersepsi, registrasi dan identifikasi, pedetensian, serta penentuan status dan pengiriman. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam penentuan status. Integrasi yang dilakukan melalui komunikasi secara rutin melalui rapat dan Focus Group Discussion. Sinkronisasi yang dilakukan adalah menangani pencari suaka ilegal dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam penanganan pencari suaka ilegal ini, pemerintah melakukan kerjasama dengan UNHCR Indonesia dalam penentuan status. Koordinasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik terutama dari tahap pencegahan dan solusi jangka panjang. Dengan kondisi demikian peneliti memberikan saran agar semua aktor memiliki tujuan yang sama, yaitu penanganan pencari suaka ilegal yang efektif dan efisien, peningkatan keamanan dan diterapkannya standar operasional prosedur yang jelas. Kata kunci : Penanganan, Pencari Suaka ilegal, Koordinasi, Rumah Detensi Imigrasi, UNHCR

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.