• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Intergovernmental Network dalam Pengelolaan Kerja Sama antar Daerah di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Badan Kerja Sama Kunci Bersama)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410150063	320 ALW 30/2019	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 ALW 30/2019
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiv, hal 133 ; ilus ; 21 x29.5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	pengelolaankerjasama antar daerah Intergovernmental Network
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Alwi Zaenal Ashari

• Penelitian ini berjudul “Intergovernmental Netrwok Dalam Pengelolaan Kerja sama di Wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (Studi pada Badan Kerja sama Antar Daerah Kunci Bersama). Penelitian ini dilatar belakang oleh belum optimalnya pengelolaan kerja sama antar daerah di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik penentuan informan yang digunakan adalah menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kerja sama antar daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam membangun sinergi antar daerah telah mampu memberikan kebermanfaatanya bagi masyarakat di wilayah perbatasan melalui penyelarasan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten Kota sehingga memudahkan pada akses pelayanan publik masyarakat perbatasan, untuk pengembangan ekonomi masyarakat mampu memberikan manfaat melalui adanya Badan Kerja sama Antar Daerah Kunci Bersama Namun dalam membangun sinergi antar daerah ini belum ada regenarasi kepengurusan dari awal berdiri organisasi ini sampai saat ini dan ditambah belum memiliki rencana jangka panjang sehingga keberadaan di masa mendatang dapat melemahkan BKAD Kunci Bersama. Ditinjau dalam memperkuat Bargaining terhadap pusat sejauh ini terhambat oleh aturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indoonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis tata cara petunjuk kerja sama antar daerah yang fungsi kerjanya terbatas pada fasilitator atas kesepakatan diantara anggotanya sehingga dalam memperkuat bargaining terhadap pusat selama ini hanya bergerak atas nama pribadi dari Ketua BKAD Kunci Bersama. Serta ditinjau dari fungsi forum problem solving dan Penciptaan opportunity stucture untuk pengembangan daerah pada Badan Kerja sama Antar Daerah Kunci Bersama belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan BKAD Kunci Bersama sejauh ini hanya menggunakan kerja sama antar pemerintah daerah. Belum adanya program BKAD Kunci Bersama untuk turun langsung terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memberikan aspirasi secara langsung terhadap permasalahan di wilayah perbatasan yang dapat difasilitator oleh BKAD Kunci Bersama. Dalam semua fungsi selama ini BKAD Kunci Bersama juga terlalu ketergantungan terhadap sosok Aang Hamid Suganda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan kerja sama antar daerah di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada BKAD Kunci Bersama belum dilakukan secara baik. Untuk itu, saran dari peneliti pengelolaan kerja sama daerah di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah harus ditinjau kembali dengan menjalankan Intergovernmental Network menurut Pratikno secara konsekuen. Kata Kunci : Intergovernmental Network, Pengelolaan Kerja sama Antar Daerah, Wilayah perbatasan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.