• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Tinjauan yuridis terhadap gugutan pegawai setempat (local staff) pada kantor perwakilan RI di luar negeri terhadap pemerintah indonesia melalui pengadilan setempat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700237	347.05 Ris t/R.11.409	Perpustakaan Pusat (Ref.11.409)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347.05 Ris t/R.11.409
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xii,;134 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347.05
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	LOCAL STAFF
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Risdianti, Tanti

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEGAWAI SETEMPAT (LOCAL STAFF) PADA KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA MELALUI PENGADILAN SETEMPAT ABSTRAK Dalam suatu hubungan antar negara tidak terlepas kemungkinan adanya perselisihan yang timbul karena konkurensial ketentuan-ketentuan antara sending states dengan receiving states. Perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi pada Perwakilan RI di Spanyol dengan local staf warganegara Indonesia menjadi salah satu contoh kasus yang ada. Pemerintah RI dalam ketentuan ketenagakerjaan menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh tenaga kerja tanpa membedakan statusnya (Pasal 3 Peraturan Menten Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN11985 tentang Perlindungan Pekerja Harlan Lepas). Mengacu pada Peraturan Ketenagakerjaan RI, apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan dan realisasi dari perjanjian kerja di luar negeri, maka yang berlaku adalah hukum ketenagakerjaan Indonesia/negara asal perwakilan (applicable lawlgoveming law) dan pilihan penyelesaian sengketa (settlement of disputes) yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Dalam kasus perselisihan kerja antara KBRI Spanyol dengan lokal staf WNI, terdapat perbedaan penerapan hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh lokal staf tersebut. Penelitian dimaksudkan untuk pertama, mendapatkan pemahaman mengenai gugatan pegawai setempat (local staff) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri terhadap Pemerintah Indonesia ditinjau dari hukum ketenagakerjaan Indonesia. Kedua, mendapatkan pemahaman mengenai kedudukan hukum kontrak kerja pegawai setempat (local staff) dalam tuntutannya terhadap perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui Pengadilan Negara setempat mengacu pada hukum Intemasional. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yang didapat melalui studi dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini adalah deskripsi-analisis yang memberikan tinjauan hukum secara komprehensif dan sistematis terhadap kasus kontrak kerja yang muncul antara pegawai setempat pada Perwakilan RI di luar negeri dengan Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, apabila terjadi perselisihan kerja antara pegawai setempat (Local Staff) pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terhadap Pemerintah Indonesia, pemerintah dari warga yang dirugikan hangs memikul tanggung jawab untuk mengadakan tuntutan. Tuntutan dapat dilaksanakan sebagaimana suatu negara menuntut negara lain, bukan dengan cam menggugat di pengadilannya tetapi melalui saluran diplomatik. Kedua, apabila timbul dan terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan dan realisasi dari perjanjian kerja, maka yang berlaku adalah hukum ketenagakerjaan dari negara asal perwakilan (applicable lawlgoveming law) dan pilihan penyelesaian sengketa (settlement of disputes) yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.