• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Eksistensi penerapan ketentuan pasal 52 kuhp sebagai alasan pemberatan pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim sebagai upaya penegakan hukum

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007831	345 Wan e/R.11.76.2	Perpustakaan Pusat (REF.76.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	345 Wan e/R.11.76.2
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 131 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	345 Wan e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pemberatan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hakim.
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Wan Livia Delicia

• EKSISTENSI PENERAP AN KETENTUAN PASAL 52 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMBERATAN PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Y ANG DILAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Abstrak Pennasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah Pertama, Bagaimana eksistensi penerapan ketentuan Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberatan pidana terhadap Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dan Kedua, Bagaimana pengaturan alasan pemberatan pidana dalam produk hukum ke depan terutama bagi Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum nonnatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu, Eksistensi penerapan Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberatan pidana dalam upaya penegakan hukum belum diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari putusan majelis hakim dalam menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan, dalam penentuan jumlah uang pengganti serta penjatuhan subsider pidana pun juga tidak berimbang. Hakim menjatuhi sanksi pidana minimal (pidana penjara dan denda) tanpa diikuti pemberatan pidana (sanksi administratif maupun pidana tambahan). karena didasarkan asass kebebasan (judicial disdreationary power) dan tidak ada fonnulasi pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.