• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN (Studi Tentang Perilaku Aktor-aktor Kepemerintahan Daerah Tahun 2005-2013) THE GOVERNANCE OF BANTEN PROVINCE (Study on Behavior of Local Governances Ac

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007529	320.859 823 Ism t	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320.859 823 Ism t/R.17.200.1
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xix, 307 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320.859 823
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Terdapat rag am faktor berbeda yang teridentifikas
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	ISMANTO

• Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan. Paradigma governance yang diadopsi sebagai nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada praktiknya masih berjarak dari idealitanya, tak terkecuali di Provinsi Banten. Sejumlah gejala patologis yang mewarnai perjalanan Banten sebagai daerah otonom baru pascaterbentuk pada tahun 2000, merepresentasi bukan hanya rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan namunjuga buruknya wajah tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang inilah penelitian yang bertujuan mengeksplorasi secara kualitatif tentang kondisi tat a kelola pemerintahan daerah ini dilakukan dalam kerangka kerja governance evaluation (Bovaird dan Loffler, 2002). Pendekatan perilaku digunakan guna mendeskripsikan ragam perilaku dan faktor­ faktor yang mendorong munculnya perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Rondinelli (2006), yaitu: pemerintahan daerah, sektor privat, dan masyarakat sipil. Sedangkan eksistensi aktor-aktor tersebut dianalisis perannya sebagai konstituen, dimana interaksi yang terj adi antaraktor tersebut dipaharni sebagai lingkungan yang menentukan karakteristik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud teori multipel konstituensi (Connolly, Conlon, dan Deutsch, 1980). Penelitian ini secara eksploratif berhasil mengungkap kondisi tata kelola pemerintahan daerah yang belum berorientasi pada isu-isu utama tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana tampak dari kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepercayaan publik, dan penghormatan pada proses-proses demokratis yang masih memprihatinkan. Kondisi ini secara nyata ditentukan oleh ragam perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah yang kurang mendukung terwujudnya tat a kelola pemerintahan daerah yang baik sebagaimana dicirikan oleh perilaku elit pemerintahan daerah yang otoritanianistik, kooptatif, interventif, mempolitisasi birokrasi dan sumber daya negara, serta perilaku berburu rente. Demikian pula dengan perilaku sektor privat yang kolusif, nepotis, dan perilaku berburu rente yang menyebabkan terabaikannya hak-hak publik atas pembangunan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di samping itu, pragmatisme di kalangan elemen masyarakat sipil ditunjukkan oleh perilaku memanfaatkan kelembagaan organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kolektif; serta perilaku memanfaatkan kesempatan dalam rangka mobilitas vertikal, baik secara ekonorni maupun politik. Terdapat rag am faktor berbeda yang teridentifikasi menentukan perilaku masing-masing aktor tata kelola pemerintahan daerah. Perilaku elit pemerintahan daerah misalnya, lebih banyak ditentukan oleh faktor personal, faktor yuridis, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Sementara perilaku elit birokrasi lebih banyak ditentukan oleh faktor politik, dan faktor ekonomi. Kondisi penegakan hukum serta pengawasan dan pengendalian pembangunan yang lemah, teridentifikasi sebagai lahan bagi tumbuh suburnya perilaku kolusif dan nepotis di kalangan sektor privat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.