Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PROVIDER TELEPON SELULER KEPADA PELANGGAN PENGGUNA PASCABAYAR SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA NOMOR SIM CARD YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT

Agus Suwandono - Annisa Noviana - Muhamad Amirulloh

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

Agus Takariawan - Dewi Annisa Fitriani - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Annisa Paramitha Maryun - H, Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - SEKAR ANNISA - Tommy Prayogo, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Annisa Puspa Handayani - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Donna Annisa Rosdiana - Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Anita Afriana, S.H., M.H. - Annisa Rahmah - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DLM HAL DIBERLAKUKANNYA KETENTUAN LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH DLM PERATURAN PEMERINTAN NO 1 THN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

ANNISA FAUZIA - DR.NYULISTIOWATI S, SH.MH.CN - PROF.DR.IDA NURLINDA, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr.H.Man S.Sastrawidjaja, S.H.,S.U. - Rizky Annisa

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANNISA RACHMAWATI H - Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Koleksi

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PROVIDER TELEPON SELULER KEPADA PELANGGAN PENGGUNA PASCABAYAR SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA NOMOR SIM CARD YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DLM HAL DIBERLAKUKANNYA KETENTUAN LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH DLM PERATURAN PEMERINTAN NO 1 THN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi