Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil

Bagir Manan - Max Boli Sabon - R.T.Sri Soemantri Martosoewignjo - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Kewenangan Antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

Ateng Syafrudin - I Gde Pantja Astawa - Iis Krisnandar - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi

Bagir Manan - Kuntana Magnar - R.Sri Soemantri - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Ateng Syafrduin - Mahdi Syahbandir - Rukmana Amanwinata - Wiratni Ahmadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Riris Ardhanariwari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Eddy Kusuma - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Pinangki Sirna Malasari - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Frans Hendra WInarta - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sodikin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer Sebagai Opsi Bagi Pemerintah Dalam Memenuhi Kewajiban Peyediaan Kesejahteraan Prajurit Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Hotmangaraja - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Maria Farida Indriati, S.H., M.H. - Satya Bhakti Parikesit

Detail Cantuman XML Detail Cite

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Aminuddin - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Bernhard Limbong - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Irawati Hermawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sukendar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Tinodungan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

MangalapTua Sitanggang - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - WIJAYA KUSUMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Hamdan Zoelva - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sutjipto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - Leli Tibaka - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Leli Tibaka - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Sumintha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

DEDEN SURYO RAHARDJO - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Terhadap Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Th. 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Pri Pambudi Teguh - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH. - Prof.Dr. Indrivanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

M. Awal Chairuddin - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakkan Hukum Dalam Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Pri Pambudi Teguh - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., CFB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Darma Widjaja Dalel - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Dede Suryana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Yusuf MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

Alin Ardinal Widjaksana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Badan Khusus Pelaksana Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pelaksanaan Penagihan Piutang Negara

Prof. Dr. H. Heru Soepraptomo, S.H., SE. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - TB. Ahmad Adhi Rosiadi F

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI BADAN KHUSUS PELAKSANA PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA

Prof.Dr.H. Heru Soepraptomo, S.H.,S.E. - Prof.Dr.H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - TB. AHMAD ADHI ROSJADI FAIZ

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Mukhlis - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hujja Tulhaq - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Wayan Dharma Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH - WAYAN DHARMA WIJAYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Dicki Risman - Prof. Dr. Bagir Manan , S.H., MCL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Abdul Wahid Masru - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sunarko Budiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Ali Abdurahman - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Patrialis Akbar - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rildo Ananda Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Jumadi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Achmad Jaka Santosa - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

Imam Soebechi - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi