Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Wajib pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rich Dad`s Retire Rich : cara cepat menjadi kaya dan tetap kaya selamanya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam kaitannya dengan masalah perpajakan ditinjau dari UU No. 28 th 2007 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hukum Cyber Notary Dalam Pembaharuan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Daya Dukung Terhadap Aktivitas Bisnis Secara Elektronik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Larangan penggunaan kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang eksekusi atas barang jaminan fidusia sebagai pemenuhan kewajiban debitor yang wanprestasi berdasarkan vendu reglement dan vendu intruktie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Notaris sebagai penjabat lelang berdasarkan peraturan lelang dihubungkan dengan usaha sosialisasi lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah berdasarkan UU No. th. 2000 tentang pajak danertribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan ganti rugi dalam pelaksanaan hak atas tanah berdasarkan keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan berkaitan dengan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemeteraian kemudahan atas dokumen-dokumen yang memperoleh pembebasan obyektif berdasarkan UU No. 13 th 1985 tentang bea materai sebagai alat bukti dihadapan pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang desain tata letak sirkuit terpadu (IC) di bidang industri komputer dikaitkan dengan perjanjian TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN KUASA YANG DAPAT MERUGIKAN WAJIB PAJAK BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam praktik guna menciptakan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai pengenaan pajak terhadap Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PPN & PPn BM TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATANJUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT APARTEMEN ANTARA PIHAK PENGEMABNG (DEVELOPER) DENGAN CALON PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bea Lelang yang dikenakan terhadap pemohon karena pembatalan dihubungkan dengan ajaran tentang timbulnya utang pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan perubahan bea dan biaya lelang berpedoman pada peraturan bea lelang stb. 1949 nomor 390 yang diselaraskan dengan biaya jasa makelar dan komisioner sebagai salah satu upaya mengembangkan lembaga lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengangkatan dan pengwasan notaris dan perspektif otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengasaan tanah oleh perum Perhutani yang secara fisik digarap oleh masyarakat penggarap di Kabupaten Bekasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PAJAK PADA TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK COMMERCE (E-COMMERCE) GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan penghasilan yang disumbangkan kepada korban bencana alam sebagai bagian dari pembebasan objektif pajak penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog