Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Agus Suwandono SH., LL.M - Dr. H . Isis Ikhwansyah SH., MH. CN. - Friyanka Khowara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Dian Hatiah Dahan - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - NOER ADHE PURNAMA - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DICKI NELSON - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

DR H ISIS IKHWANSYAH SH MH CN - INDA RACHMAWATI - NUN HARRIETI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU - Rima Komariah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Achmad Reynaldie Saboe - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Leni Solihah - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU - Yani Handayani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - RENO CATELYA DIRA OKTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi