• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ULAYAT PESISIR DAN LAUT KOMUNITAS SUKU BAJO DI TELUK TOMINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  143/2017	143/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	143/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 139 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	143/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	VIKTIMOLOGIS
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo di Teluk Tomini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Secara viktimologis, hal ini telah menyebabkan kerugian bukan hanya fisik dan mental, tetapi juga materi yang berdampak kepada keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Tindakan pelanggaran hak ulayat pesisir dan laut yang terjadi secara jelas melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan teori viktimologi, ketentuan dalam perundang-undangan terkait Perlindungan Hak Ulayat dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil : Pertama, Dalam kajian viktimologis,telah terjadi viktimasasi struktural dalam perampasan hak ulayat pesisir dan laut Komunitas Suku Bajo Torosiaje di Teluk Tomini yang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia penting untuk dilaksanakan dan diteguhkan dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal ini juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, berikut peraturan perundangundangan terkait seperti UUPA, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.