Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Agus Suwandono, S.H., LL.M. - Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - Juanita Astrid

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

DR NIA KURNIATI SH MH - Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.Hum. - Yohanna Melianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

DR. NIA KURNIATI, S.H., M.H - M ABSHAR PRADITA - Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - Oktariza Dwikamuda Ramadin

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H - Mochamad Dicky Firmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - Jordy Salman - Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Betty Rubiati S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati S.H., M.H. - Edni Ibnutyas

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

Nia Kurniati - Siti Sarah Afifah - Yusuf Saepul Zamil

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ade Frig Gustin - Nia Kurniati - Sonny Dewi Judiasih

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Aprilia Verany Permatasari - Betty Rubiati - Nia Kurniati

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi