• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D1032	D1032	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D1032
  Penerbit	: Bandung., 2006
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945 Negara Hukum Materiil
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pasal 33 UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi ekonomi, artinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama, dikerjakan oleh semua rakyat untuk kepentingan semua rakyat di bawah pengawasan anggota-anggota masyarakat guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama seluruh anggota masyarakat. Konsep ini berarti kebijakan pembangunan nasional, termasuk pembangunan bidang ekonomi harus mengikutsertakan rakyat. Akan tetapi sepanjang masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini, seluruh pembangunan ekonomi bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945. Pola pembangunan selalu dari atas ke bawah, seakan-akan rakyat tidak mempunyai hak untuk ikut membangun. Rakyat bahkan dijadikan objek pembangunan. Kenyataan ini yang justru meniciptakan kesejahteraan orang-seorang dan keterbelakangan rakyat banyak.  Belakangan ini muncul konsep hak atas pembangunan, yang mempunyai opsi meraih kesejahteraan rakyat, dengan memberi aksen lebih pada keikutsertaan rakyat sebagai subjek dalam seluruh proses pembangunan melalui hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep negara hukum materiil yang memberi aksen lebih pada tugas negara untuk terus-menerus mengupayakan kesejahteraan rakyat, bahkan boleh bertindak menurut freies ermessen. Kendati demikian, Indonesia adalah negara hukum.. Dengan demikian maka persoalannya adalah adakah kongruensi antar ketiga elemen tersebut? Jika ada, implikasi apakah yang terjadi bagi paradigma tipe negara hukum materiil yang saat ini sedang berperan?Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif analitis, filosofis, historis, dan ekonomis, segala kemungkinan untuk menjawab persoalan itu dicoba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kongruensi antar hak atas pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan tipe negara hukum, berdasarkan konsep tentang demokrasi. Setelah dianalisis melalui proses deduktif dan induktif, diketemukan bahwa paradigma tipe negara hukum materiil telah mengalami anomaly dan crisis, oleh paradigma tandingan tipe negara hukum pembangunan, sebagai implikasi dari kongruensi ketiga elemen tersebut Article 33 of the 1945 Constitution contains principle of economic democracy, which means that economic matters are arranged as a common effort, undertaken by all people for the interest of people under supervision of siociety members in order to reach the goal of common welfare for entire society members. This concept also means national development policy, including economic development, must involve the people. However, from the period of New Order until now, almost all economic development has been inconstitent with the economic policy contained in Article 33 of the 1945 Constitution.The development pattern is always from top to down, as if people have no rights for participating to develop their country. Even, people are regarded as an object of development. This fact creates only indivudual welfare, and underdevelopment of most people.Currently, it has been raised the right to development, which having an option to reach for people's welfare, by giving emphasize to participation of the people as a subject in the entire processes of development to strive for their welfare through rights to participate and rights to contribute in development. In contrary, the concept of material rule of law give more access to function of government to persistently strive for the attainment of people well-being, even it is permitted to take actions in freies ermessen. However, Indonesia is a State of Rule of Law. Thus, the question to be asked is that a congreunce of the three elements? If that so, what is its implication to paradigm of material type of rule of law that recently excist?Using the analitical normative, historical, philosophical, and economical method, every possibilities to answer the issue will be tried.The reserach out come shows that there are congreuence of right to development, article 33 of the 1945 Constitution, and the type of rule of law based on the concept of democracy. By using inductive and deductive processes analysis, it is found that paradigm of material type of rule of law encounters anomaly and crisis, by a counter-paradigm of development type of rule of law, as an implication of the congruence of the three elements.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.