Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil

Bagir Manan - Max Boli Sabon - R.T.Sri Soemantri Martosoewignjo - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Kewenangan Antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

Ateng Syafrudin - I Gde Pantja Astawa - Iis Krisnandar - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi

Bagir Manan - Kuntana Magnar - R.Sri Soemantri - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Ateng Syafrduin - Mahdi Syahbandir - Rukmana Amanwinata - Wiratni Ahmadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Adnan Hamid - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Tanggung Jawab Negara Pada Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Affila - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Darma Widjaja Dalel - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Dede Suryana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Frans Hendra WInarta - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Maria Farida Indriati, S.H., M.H. - Satya Bhakti Parikesit

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil

Hubungan Kewenangan Antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Prinsip Tanggung Jawab Negara Pada Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi