Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - SURYA NAPITUPULU

Detail Cantuman XML Detail Cite

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

Dewi Amelia Eka Putri - H. Rosjidi Ranggaawidjaja, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Aulia Mufti - Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MAHESHA DARU MARDHIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Eko Noer Kristiyanto - Hernadi Affandi, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

Dr. Agus Kusnadi, SH.,MH. - Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Eko Noer Kristiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - MUHAMMAD ZIAURAHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Dini Noviani Maulida - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

CININTYA PUTRI DEANY - Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - SONY HARDIANDORO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEREAH DALAM PENGALOKASIAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KLUB SEPAKBOLA PESERTA LIGA INDONESIA

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi