Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSITIONAL JUSTICE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Eity Meityana - Hernadi Affandi, S.H - Rudi M. Rizky, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

DR. HERNADI AFFANDI,S.H.,M.H - PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING - PROF. DR. HJ. IDA NURLINDA,S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.h - Hernadi Affandi,S.H - Irwan Eka Sudarman

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Yayat Sumirat

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Ali Abdurahman, S.H.,M.H - Edy Kristanto - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Ade Yaser Fuady - Hernadi Affandi, S.H.,L.LM. - Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dion Erlangga Putra - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Prof.Dr.I. Gede Pantja Astawa, S.H.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Firman Herzal - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

Akmal Farad - H. Rosijidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Dendy Masngudi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSITIONAL JUSTICE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 011-017/PUU-I/2003 MENGENAI PENCABUTAN PASAL 60 G UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi