Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, SH., M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Asep Bambang Hermanto - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Indra Perwira, S.H.,M.H. - M. Imaduddin - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAH DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- Akbar Tarumanegara - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAH DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi