Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Asep Bambang Hermanto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Abdy Yuhana - Dr. Indra Perwira, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

- Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi