Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Ezra Halleluyah Awang - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MAHESHA DARU MARDHIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Tina Safitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Nasrudin - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Eni Herawati Tanjung - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - NAPSIANUS MAX DAMPING - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Ulya Fajri Amriyeny

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Pidana Tentang Hak Asasi Pelapor Untuk Mendapatkan Informasi Publik Melalui Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

ADE PAPA RIHI - Dr. Indra Perwira, S.H., MH. - Dr. Sigit Suseno, SH., M.Hum.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - PUTRI KEMALA SARI - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Zulkarnain Kharissyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Aspek Hukum Pidana Tentang Hak Asasi Pelapor Untuk Mendapatkan Informasi Publik Melalui Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi