Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H. - YANTI SUPRIYANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Fauzi Budi Wahyudianto - Mei Susanto, S.H., M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dr. Indra Perwira,S.H.,M.H. - Gemma Noor Febryana - Rahayu Prasetianingsih,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Ali Abdurahman - Rahayu Prasetianingsih - Wendi Triana

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Hernadi Affandi , S.H.,LL.M - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Saydin Syuhur Isa

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Indra Perwira, S.H.,M.H. - M. Imaduddin - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UANG PENGGANTI/SUBSIDIAIR DI DALAM PERKARA GANTI RUGI BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI

Elvira Ardhyanti - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Yayu Rohaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL RESTRAINT PADA KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H. - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Wicaksana Dramanda

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Ezra Halleluyah Awang - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

UANG PENGGANTI/SUBSIDIAIR DI DALAM PERKARA GANTI RUGI BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DALAM UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI

PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL RESTRAINT PADA KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi